tugas 3

1.      Coba anda berikan contoh tulisan ilmiah populer, dengan topik persitiwa-peristiwa yang terjadi saat ini !

Jawab :

Ekonomi Pembangunan Terhadap Pengangguran di Indonesia  

Pengangguran di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di  Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada  pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain : perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Masalah pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen perdagangan anak dan sebagainya sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkan korban-korban sosial yang tidak bernilai. Menurunnya kualitas sumber daya manusia, tidak di hargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korban sosial dari penyakit sosial. Oleh karena itu, persoalan pengangguran ini harus secepatnya di pecahkan dan dicari jalan keluarnya. Namun demikian, perlu disyukuri karena kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dalam satu tahun terakhir atau hingga kuartal pertama tahun 2010 menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Hal ini digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja serta menurunnya angka pengangguran. Pada kuartal pertama tahun 2010 jumlah angkatan kerja mencapai 116 juta orang naik 2,26 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya kuartal yang sama tahun 2009 yang sebesar 113,74 juta orang. Sedangkan penduduk yang bekerja juga terjadi peningkatan, pada kuartal pertama tahun 2010 mencapai 107,41 juta orang naik dari kuartal pertama tahun 2009 sebesar 2,92 juta orang yang sebelumnya 104,49 juta orang. Sementara itu,untuk jumlah pengangguran di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2010 mencapai 8,59 juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja, mengalami penurunan sekitar 670 ribu orang  jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya atau kuartal pertama tahun 2009 yang sebesar 8,14 persen. Naiknya jumlah penduduk yang bekerja pada kuartal pertama tahun 2010 ini terutama di sektor jasa kemasyarakatan yakni sebesar 1,62 juta orang (11,52 %) dan di sektor pertanian sebesar 1,22 juta orang (2,92 %). Sedangkan sektor yang mengalami penurunan yakni sektor konsumsi sebesar 11,70 persen dan sektor transportasi sebesar 4,91 persen. Dengan demikian sektor jasa kemasyarakatan, industri dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada kuartal pertama tahun 2010.Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari kategori status pekerjaan utamapekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada kuartal pertama tahun 2010 sebanyak 33,74 juta (31,42%) pekerja Indonesia bekerja pada kegiatan/sektor formal ada 73,67 juta orang (68,58%) bekerja pada sektor informal. Dari 107,41 orang yang bekerja pada waktu yang sama, status pekerja utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan yakni mencapai 30,72 juta atau sekitar 28,61 persen, kemudian diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap (buru harian/borongan) sebesar 21,92 juta orang atau 20,41 persen dan berusaha sendiri sejumlah 20,46 juta orang atau 19,05% sedangkan sisanya adalah berusaha dibantu buruh tetap. Penduduk bekerja menurut pendidikan.Jumlah penduduk yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk semua golongan pendidikan mengalami kenaikan, di mana pada kuartal pertama tahun 2009 pekerja yang bekerja dengan tamatan Universitas sebanyak 4,22 juta orang, untuk kuartal yang sama tahun 2010 meningkat menjadi 4,94 juta orang. Sementara untuk tenaga kerja yang bekerja dengan tamatan Diploma 1/11/ III pada kuartal pertama tahun 2009 sebanyak 2,68 juta orang pada kuartal yang sama tahun 2010 naik menjadi 2,89 juta orang sementara untuk pekerja dengan pendidikan terakhir sekolah menengah kejuruan juga terjadi peningkatan, pada kuartal pertama tahun 2009 sebanyak 7,19 juta orang untuk kuartal yang sama tahun 2010 meningkat menjadi 8,34 juta orang.

Sementara pada waktu yang sama, pekerja pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar ke bawah masih tetap tinggi yakni sekitar 55,31 juta orang, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil. Pekerja dengan pendidikan diploma sekitar 2,69 persen dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 4,60 persen. Pemerintah pada tahun 2010 menargetkan angka pengangguran di Indonesia menjadi 8 persen, untuk memenuhi target tersebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5-6 persen dengan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan bisa menciptakan 2,3 juta lapangan kerja baru. Namun pada waktu yang bersamaan juga akan masuk angkatan kerja baru sekitar 2,1 juta orang. Dengan target pemerintah pada tahun 2010 angka pengangguran di Indonesia menjadi 8 persen, jika dilihat dari data yang ada di BPS pada kuartal pertama tahun 2010 sudah bisa dikatakan berhasil, sebab menurut data yang ada di mana angka pengangguran hanya sebesar 7,41 persen atau 8,59 juta orang.YanQ menjadi pertanyaan dengan keberhasilan kuartal 1/2010 apakah angka tersebut bisa di pertahankan hingga akhir tahun 2010 !.. , mengingat pada kuartal ketiga merupakan masa-masa lulusan sekolah dan pada waktu yang bersamaan akan menciptakan angkatan kerja baru yang mencapai 2,1 iuta orang. Oleh karena itu, guna menanggulangi lonjakan angkatan kerja baru serta mengurangi angka pengangguran perlu dilakukan sebuah langkah/cara yang kongkrit. Salah satu cara yang realistis dalam jangka pendek yakni dengan memberdayakan sektor informal, padat karya dan menciptakan jiwa kewirausahaan bagi kaum muda sehingga akan bisa menciptakan pengusaha baru, di samping strategi jangka panjang seperti pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah melalui kebijakan desentralisasi. Sektor informal dinilai sangat membantu menyerap orang-orang yang menganggur tetapi kreatif dan menjadi pereda di tengah pasar global. Namun bukan berarti sektor formal di abaikan. Jika ternyata sektor informal ternyata dapat menjawab sebagian dari masalah pengangguran yang dihadapi bangsa ini, maka sudah waktunya sektor informal didukung oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran. Anggaran ini bisa digunakan untuk dijadikan modal pengembangan usaha ekonomis produktif bagi pekerja-pekerja informal serta bisa dijadikan modal untuk merintis usaha baru. Penelitian Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan angkatan kerja menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan atau dapat di sebut sebagai pengangguran terbuka. Pengertian BPS tentang angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaaan. Sedangkan yang di maksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari kerja. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan sekolah, menjurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan tidak mampu melakukan kegiatan seperti pension atau cacad jasmani. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat boleh jadi masih lebih rendah daripada kenyataan riil yang ada di lapangan. Bisa saja dalam kenyataannya angka pengangguran di Indonesia masih lebih tinggi dari data dan angka resmi itu.

Sumber :

http://id.scribd.com/doc/142877443/contoh-contoh-karya-ilmiah-docx

tugas 2

1.      Kualitas karya tulis ditentukan oleh beberapa  aspek, yaitu :

a.      Topik yang menarik

b.       Mudah dipahami oleh pembaca

Coba Anda jelaskan kedua aspek ini !

Jawab :

a.      Topik yang menarik

Topik yang menarik bagi penulis akan meningkatkan kegairahan dalam mengembangkan penulisannya, dan bagi pembaca akan mengundang minat untuk membacanya. Topik harus terbatas. Pembatasan sebuah topik mencangkup konsep, variabel, data, lokasi(lembaga) pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data. Topik yang terlalu luas menghasilkan tulisan yang dangkal, tidak mendalam, dan tidak tuntas. Selain itu, pembahasan menjadi tidak fokus pada masalah utama yang ditulis atau dibaca. Akibatnya, pembahasan menjadi panjang, namun tidak berisi. Sebaliknya, topik yang terlalu sempit menghasilkan tulisan yang tidak (kurang) bermanfaat bagi pembacanya. Selain itu, karangan menjadi sulit dikembangkan, hubungan variabel kurang jelas, tidak menarik untuk dibahas atau dibaca. Oleh Karena itu, pembahasan topik harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan kemampuan dana, tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat siterima oleh pembacanya.

b.      Mudah dipahami oleh pembaca

Ini juga bagian terpenting dalam penulisan karya tulis , yaitu "mudah dipahami oleh pembaca" . Sudah pasti pembuatan karya tulis tersebut harus dipahami , agar pembaca dapat mengerti maksud n tujuan karya tulis tersebut. Gunakan bahasa yang mudah di mengerti , jangan menggunakan istilah-istilah yang sangat awam bagi pembaca ,jika sasaran penulisan anda adalah masyarakat umum , semakin kompleks perbendaharaan bahasa anda , semakin sulit juga orang memahami apa yang akan anda sampaikan didalam karya tulis anda tersebut.

Sumber :

http://jafarbaqdhat.blogspot.com/2012/11/pengertian-topik-tema-judul.html

http://asrielpangloli.blogspot.com/2013/05/kualitas-karya-tulis-mudah-di-pahami.html

tugas 1

1. Jelaskan dengan contoh “ Penggunaan Bahasa Indonesia secara baik dan benar “!

Jawab :

Bahasa Yang Baik

Penggunaan bahasa yang baik (sesuai aspek komunikatif) adalah sesuai dengan sasaran kepada siapa bahasa tersebut di sampaikan. Hal ini harus disesuaikan dengan unsur umur, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran kita.

Bahasa yang Benar

Bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yaitu peraturan bahasa (tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan).

Misalnya kita sedang di Rumah Sakit :

Contoh

“ibu saya sakit apa dok ?”

Kalimat di atas merupakan Bahasa Indonesia yang baik, karena sesuai dengan situasi dan kondisi sekitar. Namun kalimat tersebut belum tentu benar karena tidak sesuai dengan aspek kaidah.

Contoh

Pasien : “apa yang menyebabkan saya jatuh pingsan dok ?”

dokter : “anda jatuh pingsan karena terlalu lelah dalam beraktifitas”

Kalimat di atas merupakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekitar serta sesuai dengan aspek kaidah yang ada.

     2.   Berikanlah contoh fungsi bahasa sebagai alat komunikasi !

Jawab :

Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan kerja sama dengan sesama . Bahasa mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. (Gorys Keraf, 1997 : 4). Pada saat kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, antara lain kita juga mempertimbangkan apakah bahasa yang kita gunakan laku untuk dijual. Sehingga kita sering mendengarkan istilah “ Bahasa Komunikatif”.

Contoh

Kita sering menjumpai kata atau kalimat diarea tertentu misalnya “no smooking” yang artinya “dilarang merokok”. Dengan membaca kalimat tersebut orang sudah bisa mengetahui bahwa di area tersebut dilarang untuk merokok. Dengan kita menuliskan kalimat tersebut maka kita sudah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang banyak.

TULISAN 10

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Bodnard dan Hopwood (2000:23) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Menurut Baridwan (1996:4) sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa dan komunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor dan kreditur ) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen ).

Faktor–faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi:

1.      Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat yaitu sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu serta dapat memenuhi kebutuhan dan kualitas yang sesuai.

2.      Sistem informasi yang disusun harus memenuhi prinsip aman yaitu sistem informasi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan.

3.      Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi tersebut harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Ciri Dalam Transaksi SIA :

1.      Menghasilkan jumlah data yg besar, yg tiap hari selalu diproses, disimpan dan membutuhkan kecepatan akses yg cepat serta keakuratan yg tinggi.

2.      Membutuhkan kemudahan dalam pengoperasian pengontrolan serta prosedur error-checking yg baik dalam menjaga sekuritas dan keakuratan data.

3.      Dirancang khusus untuk kemudahan audit data, serta tracing (menelusuri) transaksi yg terjadi.

4.      Beberapa menggunakan aplikasi DDS dan MIS, misal digunakan dalam menentukan estimasi dan perencanaan anggaran.

Subsistem Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari 5 sistem, yaitu :

1.       Sistem Pengeluaran (expenditure system)

Segala peristiwa yang berhubungan dengan usaha mendapatkan sumber-sumber ekonomis yang diperlukan oleh perusahaan, baik berupa barang ataupun jasa, baik pemasok dari luar maupun dari karyawan didalam perusahaan.

2.       Sistem Pendapatan (revenue system)

Berhubungan dengan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan pembayaran dari mereka.

3.        Sistem Produksi (production systeme)

Berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan pengubahan bentuk suatu sumber ekonomi.

4.       Sistem Manajemen Sumber Daya (resources management system)

Meliputi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manajemen dan pengendalian sumber daya seperti investasi dan aktiva tetap (fasilitas).

5.       Sistem Buku Besar dan Laporan Keuangan (general ledger and financial accounting)

Manfaat Sistem Informasi Akuntansi :

-          Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien.

-          Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan

-          Meningkatkan efisiensi

-          Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan

-          Meningkatkan sharing knowledge

-          Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi :

-          Untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari (to Support the –day-to-day operations).

-          Mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support decision making by internal decision makers).

-          Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung-jawaban (to fulfill obligations relating to stewardship).

Sumber

http://danukusumapraja.wordpress.com/2012/10/12/definisi-sistem-informasi-akuntansi-sia/

TULISAN 9

AKUNTANSI PERBANKAN DAN LAPORAN KUANGAN BANK

Pengertian Akuntansi

Akuntansi diartikan sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta penginterpretasian hasil dari pencatatan tersebut.

Tujuan Laporan Keuangan Bank

Tujuan adanya laporan Keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat :

-          dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan.

-          dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.

-          membantu pihak yang berkepentingan untuk menilai atau meng-interpretasikan kondisi dan potensi perusahan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang bersangkutan.

Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank

Dalam dunia perbankan tentu saja ada beberapa jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1.      Neraca Bank

Neraca (Balance Sheet) merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan (harta), kewajiban (hutang), dan modal dari suatu perusahaan pada saat / tanggal tertentu.

2.      Laporan Laba/ Rugi Bank

Laporan rugi / laba (income statement) merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu.

3.      Laporan Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva diartikan sebagai jasa yang akan datang dalam bentuk uang atau jasa mendatang yang dapat ditukarkan menjadi uang (kecuali jasa-jasa yang timbul dari kontrak yang belum dijalankan kedua belah pihak secara sebanding) yang didalamnya terkandung kepentingan yang bermanfaat yang dijamin menurut hukum atau keadilan bagi orang atau sekelompok orang tertentu. Aktiva juga diartikan sebagai manfaat ekonomi yang sangat mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu pada masa mendatang sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu.

4.      Laporan Komitmen dan Kontigensi

Komitmen bank adalah suatu ikatan atau kontrak atau berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) secara sepihak oleh bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen ini dapat bersifat tagihan ataupun kewajiban bagi bank. Komitmen tagihan adalah komitmen yang diterima oleh bank dari pihak lain, sedangkan komitmen kewajiban adalah komitmen yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan atau pihak lain.

Bagi bank ada laporan tambahan untuk menyimpan data yang belum mempengaruhi Neraca, namun sudah harus di perhitungkan oleh pihak Bank, yaitu Laporan Rekening Administrasi.

-        

  AKTIVA / ASSET , Yaitu alokasi atau penggunaan dana (use of Fund)

• Monetary Assets,

Yaitu uang tunai, surat berharga, tagihan-tagihan

• Non Monetary Asset

Yaitu gedung (fixed Asset), inventaris kantor

-        

  PASIVA, Yaitu Sumber dana

• Volatile liability,

yaitu sewaktu-waktu di tagih. Giro, Tabungan, Deposito Jatuh tempo

• Non Volatile liability,

Yaitu Deposito belum Jatuh tempo, Modal Akuntansi Perbankan

 Prinsip Penjurnalan Laporan Laba Rugi

Pendapatan

( + )Kredit

( – ) Debet

BIAYA
( – ) Debet

( + ) Kredit

PERSAMAAN AKUNTANSI PERBANKAN :

AKTIVA = PASIVA

HARTA = KEWAJIBAN + MODAL

Sumber

http://ayuclark.blogspot.com/2013/04/pengertian-ruang-lingkup-jenis-jenis.html

http://akuntan-service.blogspot.com/2013/01/rangkuman-akuntansi-perbankan-definisi.html

TULISAN 8

AKUNTANSI PEMERINTAH

Pengertian Akuntansi Pemerintah

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Akuntansi Pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.

Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan mengenai persyaratan yang diberikan pemerintah nasional tetapi diberikan juga oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Menurut Muhammad Gade (2002, 13-14) persyaratan akuntansi pemerintahan yang dibuat oleh PBB berdasarkan Departement of economic and Social Affairs, dari United Nations, New York, yang termasuk di dalam A Manual Government Accounting dengan rincian sebagai berikut:

a.      Akuntansi harus dirancang untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya dari Negara.

b.      Sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dari pengurusan keuangan dan harus di integrasikan secara erat.

c.       Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasikan obyek-obyek dan tujuan-tujuan untuk dana yang diterima itu digunakan serta dapat pula mengindentifikasikan para pejabat yang bertanggungjawab atas penyimpangan dan penggunaan dana-dana dalam pelaksanaan program.

d.      Sistem akuntansi harus diselanggarakan dengan cara yang memungkinkan pelaksanaan oleh lembaga pemerintah ekstern, serta dapat menyediakan informasi-informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.

e.      Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakan pengawasan secara administrative terhadap dana-dana dan pelaksanaanya, managemen program dan serta penilaian dan pemeriksaan intern.

f.        Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan agar dapat mengungkapkan hasil-hasil secara ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program-program, termasuk pengukuran pendapatan, indentifikasi biaya dan penetapan hasil operasi (posisi lebih atau kurang) dari pemerintah dengan program dan organisasinya.

g.      Sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan program serta menelaah dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.

h.      Perkiraan-perkiraan harus diselengrakan dengan cara yang memungkinkan dapat tersedianya data keuangan yang berguna untuk analisa ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membuat dalam penyusunan perkiraan naional.

Hubungan Akuntansi dan Organisasi Sektor Publik

1.      Berorientasi Laba (contoh: BUMN), organisasi yang bertujuan mencari laba.

2.      Berorientasi non-laba tipe A (contoh: BUMN, Perum, Perjan dan Pemerintah / Lembaga Otonom), organisasi yang sumber keuangannya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa.

3.      Berorientasi non-laba tipe B (Pemerintah dan Organisasi selain no 1 dan 2), organisasi yang sumber keuangannya diperoleh dari selain penjualan barang dan jasa.

Di tipe 1, organisasi sektor publik akan penuh mengikuti pola pasar. Ini berarti kecenderungan ke perilaku swasta amat tinggi. Di tipe 2 dan 3, organisasi sektor publik biasanya mengikuti pengaturan akuntansi di sektor publik. Di dalam berbagai diskusi tipe 1 disebut grey area antar sektor publik dan sektor swasta.

Dari penjelasan tersebut di atas akan mempengaruhi baik sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan maupun prinsip-prinsip akuntansi yang akan diterapkan oleh suatu negara.

Akuntansi pemerintahan (publik) dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan akuntansi perusahaan (swasta). Hal ini seperti yang dingkan Mardiasmo yang mengemukakan perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta sebagai berikut:

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan akuntansi pada sektor publik oleh American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1933) dalam buku Akuntansi Sektor Publik yang dialihbahasakan oleh Mardiasmo menyatakan:

1.      Pengendalian Manajemen (Manajemen Control)

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi

2.       Akuntanbilitas (Accountability)

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif. Program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada public atas hasil oeprasi pemerintah dan penggunaan dana publik.”

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntanbilitas sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Tahun 1991 merupakan saat mulanya perkembangan dalam bidang akuntansi pemerintah dengan keputusan mentri keuangan Republik Indonesia No 476/KMK/01/1991. Tanggal 21 Mei 1999 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat telah ditetapkan secara resmi hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah.

Perkembangan yang menyangkut masalah tersebut adalah semakin meningkatnya tugas pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang membawa transaksi pemerintah semakin meningkat. Praktek sistem akuntansi pemerintah dikembangkan bukan untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban saja, tetapi juga harus dapat menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanan, penggarapan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, evaluasi pelaksanaan serta untuk perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

sistem akuntansi pemerintah terdiri dari dua sistem utama yang mempunyai hubungan data informasi akuntansi timbal balik, yaitu sebagai berikut :

1.      Sistem akuntansi pusat yang diselenggarakan oleh departemen keuangan sistem akuntansi pusat dibagi tiga sistem, yaitu:

a.      Akuntansi Umum

b.       Akuntansi kas umum negara

c.       Akuntansi bagian anggaran XVI ( pembiayaan dan perhitungan)

2.      Sistem akuntansi instansi yang diselenggarakan oleh departemen dan lembaga. Sistem akuntansi instansi dibagi menjadi 5 sub sistem, yaitu:

a.      Sistem akuntansi instansi tingkat departemen atau lembaga.

b.      Sistem akuntansi tingkat Eselon I.

c.       Sistem akuntansi tingkat kantor wilayah.

d.      Sistem akuntansi tingkat wilayah.

Pengawasan Belanja Pembangunan

Pengertian Pengawasan

Setiap organisasi baik publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapain tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Sejalan dengan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab, maka diperlukan suatu alat pengendalian untuk mengontrol dan mengendalikan jika terjadi penyimpangan. Pemerintah harus melakukan pengawasan keuangan secara efektif dan efisien agar tujuan pemerintah dapat dicapai.

Jenis – Jenis Pengawasan Belanja Pembangunan

Anggaran Negara digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mempunyai batas waktu tertentu. Sehingga dalam pelaksanaan anggaran belanja, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan membutuhakan suatu pengawasan agar pelaksanaannya belanja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agar aktivitas pengendalian atau pengawasan Keuangan Negara berjalan dengan baik, maka perlu adanya penempatan fungsi pengawasan sejajar dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain.

1.      Pengawasan Berdasarkan Objeknya

a.      Pengawasan Terhadap Penerimaan Negara

Pengawasan penerimaan Negara dapat dibedakan lagi menjadi 2 bagian yaitu pengawasan terhadap penerimaan pajak dan bea cukai, dan pengawasan terhdap penerimaan bukan pajak. Bila pengawasan terhdap penerimaan pajak dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak dan pengawasan terhadap penerimaan bea cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai, maka pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak dilakukan oleh KPKN. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspeksi Pajak ditujukan baik kepada wajib pajak perorangan maupun pada wajib pajak badan yang ditunjuk oleh Undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut pajak orang lain. Pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala Inspeksi bea dan cukai ditujukan terhadap bendaharawan penerima/penyetor tetap inilah yang menerima pembayaran dari setiap orang atau badan yang menggunakan jasa dari bea dan cukai. Pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak dilakukan oleh KPKN terhadap jumlah-jumlah setoran yang telah diterima oleh bendaharawan khususpenerima/penyetor tetap. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban bendaharawan penerima/penyetor tetap untuk masing- masing Departemen atau lembaga Negara yang menguasai suatu jenis penerimaan bukan pajak.

b.      Pengawasan Terhadap Pengeluaran Negara

Pengawasan terhadap pengeluaran Negara lebih kompak daripada pengawasan terhadap penerimaan negara. Hal ini karena pengawasan pengeluaran Negara tidak hanya dilakukan dalam waktu sedangkan atau sesudah berlangsung kegiatan, tetapi juga dilakukan pada waktu sebelum diadakannya pengeluaran. Pengawasan terhdap pengeluaran Negara yang terjadi dari belanja rutin dan belanja pembangunan ini, pada umumnya ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan APBN.

2.      Pengawasan Menurut Sifatnya

a.      Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelumnya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

b.      Pengawasan Detektif, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilaksanakan setelah dilakukan tindakan yaitu dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya tejadi. Di samping itu, pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengetahui kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

3.      Pengawasan Menurut Ruang Lingkup

a.      Pengawasan Internal

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berasal dari lingkungan internal organisasi. Fungsi pengawasan internal ini diselanggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektor Jendral (IRJEN), Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten (Itwildakap) dan Inspektorat Wilayah Daerah Kota Madya (Itwildako).

b.      Pengawasan Eksternal

Suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Di Indonesia pengawasan eksternal ini diselenggarakan olegh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan secara langsung oleh masyarakat.

Dari jenis pengawasan di atas, akan diuraikan tugas dari :

-          Tugas BPK yaitu:

a.      Merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b.      Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan fungsional di departemen/lembaga pemerintah non departemen dan instansi pemerintah lainnya di Pusat maupun di Daerah.

-          Tugas Irjen yaitu:

a.      Melakukan penelitian dan peninjauan atas pelaksanaan proyek pembangunan dangan jalan.

b.      Menyampaikan laporan laporan kepada Presiden/Wakil Presiden menganai hasil penelitian dan peninjauannya dengan menyampaikan tembusan kepada Menteri/Kepala lembaga pemerintahan non departemen/Gubernur yang membawahi proyek pembangunan.

4.      Pengawasan Menurut Metode Pengawasannya

a.      Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau unit kerja terhadap program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangn berlaku. Oleh karena itu, setiap pimpinan suatu instansi pemerintah baik structural maupun ektrasruktural memiliki kewajiban untuk melaksanakn pengawasan dalam lingkungan instansi yang dipimpinnya.

b.      Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah. Sasaran pelaksanaan pengawasan fungsional ini mancakup baik pelaksanaan tugas umum pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan. Dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum dan pembangunan itu sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Agar tercapai koordinasi dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan antara masing-masing aparat pengawasan fungsional pemerintah, dususunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) oleh BPKP berdasarkan usulan program kerja tahunan, pengawasan tahunan yang diajukan oleh seluruh aparat fungsional pemerintah Pusat dan Daerah. PKPT ini merupakan rencana kerja seluruh aparat pengawasan fungsional pemerintah yang memuat objek pemeriksaan, waktu pemeriksaan dan aparat yang akan melakukan.

Pengertian Belanja Pembangunan

Anggaran pengeluaran /belanja secara garis besar dapat dikelompokan kedalam dua kelompok utama yaitu, belanja rutin dan belanja pembangunan. Anggaran belanja pembangunan menurut UU-RI No.19/2001 Tentang APBN Tahun Anggaran 2002 Pasal 1 Ayat 1 (10) :

“Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran Belanja Pemerintahan Pusat’.

Bentuk dari belanja pembangunan ini dapat berupa proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan atau pembangunan gedung-gedung dan dapat berupa proyek-proyek non fisik seperti pendidikan, penataran dan lain-lain.

Belanja pembangunan secara terinci meliputi pembiayaan rupiah dan bantuan proyek. Bila jumlah bantuan proyek pada sisi penerimaan selalu sama dengan sisi pengeluaran, maka pembiayaan rupiah adalah hasil penjumlahan antara tabungan pemerintahan dengan bantuan program.

Sumber

http://intanghina.wordpress.com/2009/04/25/akuntansi-pemerintahan/